 |
| Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik “Pendapat Akhir Fraksi Dan Pengambil Keputusaan Terhadap Nota PAPBD Tahun 2015” |
Gresik, Surya Indonesia
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan SKPD. Dengan acara “Pendapat Akhir Fraksi Dan Pengambil Keputusaan Terhadap Nota PAPBD Tahun 2015” dibuka hari Senin (31/08/2015).
Ruspandi Sunaryo, sebagai juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Gresik dalam rapat paripurna menyatakan bahwa Pihak eksekutif atau Pemkab Gresik harus memberikan perhatian lebih pada tunggakan PBB untuk memaksimalkan pontensinya “dari piutang pajak terbesar adalah piutang PBB, nilainya sebesar RP. 125, 4 Miliar.
Pajak Bumi dan Bangunan menurut Ruspandi Sunaryo, merupakan salah satu potensi yang harus digenjot untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "PBB merupakan sumber PAD yang menjadi Primadona di Gresik, karena itu selayaknya sektor ini mendapatkan perhatian dengan melakukan pengelolaan lebih maksimal, yaitu dengan menagih PBB yang belum dibayar wajib pajak," terangnya. Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah sebelum pembahasan juga naik. Sebelumnya Rp. 842 Miliar dan setelah adanya perubahan menjadi sebesar Rp. 893,6 Miliar. Sumber kenaikan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Target pendapatan dari PBB baik sesudah maupun sebelum ada pembahasan perubahan APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 175 Miliar. Sektor yang dapat digenjot untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkembang, terlihat semakin banyak pembangunan. “Tidak hanya bangunan baru yang harus dikenakan retribusi IMB, tapi juga tambahan bangunan dan perubahan bangunan.”
Mujib Ridwan sebagai juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menambahkan agar bias menggarap potensi pendapatan, eksekutif bisa memaksimalkan sektor Parkir. Maka Pemkab Gresik harus segera menggandeng pihak ketiga. “Banyak potensi yang harus digali maksimal yaitu retribusi parkir dan kerjasama dengan pihak ketiga harus segera direalisasikan” (sp/adv)
Posting Komentar
Posting Komentar