Korupsi Yang Semakin Membudaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTOSo1CtQf9uxNvtSqOwQPPesMM4fuYKu_C4cDVFYeALI_kD8TwTkDsCWy9n7H9Vt9drQ_mMqTZ-KOS2eLAZbOVsNHvmhFYK8vXY2hhTZaJT7HSj3ADOmpN95ZOErbod1cOFSp7v-5Z3wC/s1600/Sigit+Budhy+Prasetyo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTOSo1CtQf9uxNvtSqOwQPPesMM4fuYKu_C4cDVFYeALI_kD8TwTkDsCWy9n7H9Vt9drQ_mMqTZ-KOS2eLAZbOVsNHvmhFYK8vXY2hhTZaJT7HSj3ADOmpN95ZOErbod1cOFSp7v-5Z3wC/s320/Sigit+Budhy+Prasetyo.jpg" title="Sigit Budhy Prasetyo" width="278" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pimred Surya Indonesia</td></tr> </tbody></table> Korupsi di indonesia seolah olah terus membudaya dan merajalela dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kasus korupsi saat ini kerap sekali sering terjadi dan bermunculan dari berbagai level pemerintahan dan terjadi di berbagai institusi manapun. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik misalnya, sering sekali terjadi para pemilik jabatan atau kekuasaan memanfaatkan kekuasanya untuk memperkaya dirinya sendiri lewat cara apapun tidak memikirkan yang lain. Kasus korupsi terkait dengan tingkat penyelenggaraan pelayanan publik ini, heranya terjadi ditingat pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah dan anehnya tindakan korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat tingkat bawah sampai pejabat level tingkat atas atau tingi.<br /> Dalam proses politik menganggap bahwa itu peluang yang sangat menentukan, menjanjikan dan juga ruang yang sangat bagus untuk menumbuhkan atau mengembangkan tindakan untuk melakukan korupsi.<br /> <blockquote class="tr_bq"> Para pemangku kepentingan atau pemegang kekuasaan menjadikan kepentingan pribadi atau kelompok sebagai landasan utama untuk pembentukan kebijakan sehingga mengarah pada keuntungan pribadi maupun kelompok bukan untuk kepentingan bersama atau publik. </blockquote> Misalnya sekarang saja contoh kecilnya di dalam sebuah desa, raskin yang seharusnya dibagikan kepada warga setiap sebulan sekali yang di khususkan oleh pemerintah pusat untuk membantu meringankan beban warga yang kurang mampu malah disalah gunakan dengan kata lain dijual dan hasilnya pun tidak diketahui, apa masuk hak pribadi atau untuk kas warga tersebut. Dalam proses menentukan sebuah kebijakan dan penyelengaraan pelayanan publik bercampur menjadi satu kesatuan wadah atau tempat yang saling mendorong atau mendukung untuk membudayakan sebuah tindakan korupsi.<br /> Kedua tempat atau wadah diatas tersebut sangat erat untuk melakukan sebuah gerakan tindakan untuk melakukan sebuah korupsi. Sebuah proses politik dalam menentukan sebuah kebijakan merupakan wadah atau tempat seorang pemangku kekuasaan. Kepentingan seperti halnya badan eksekutif( lembaga Negara yang mengatur atau bertugas menjalankan undang-undang dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan),legislatif (sebuah badan yang mengesahkan dan menjalankan pemerintahan), masyarakat sipil dan bahkan pengusaha secara bersama sama saling bergantung untuk menciptakan atau menentukan kebjakan publik. Para pemegang kekuasan kepentingan saling mempengaruhi atau berinteraksi untuk berdiskusi membicarakan bentuk keputusan atau kebijakan keputusan yang akan di sepakati bersama-sama.<br /> Sebagai negara Demokrasi, hubungan pemegang kekuasaan kepentingan atau pemangku kepentingan dalam menentukan sebuah kebijakan di pandang hal yang biasa atau wajar, dan tentunya hubungan tersebut harus berlandasan pada nilai-nilai demokrasi. Hubungan seorang pemegang kekusaan kepentingan diarahkan untuk mengatasi sebuah persoalan-persoalan publik yang dinilai akan merugikan dan dinilai sanagat bermasalah. Pada kenyataannya yang terjadi justru pemegang kekuasaan kepentingan membuat sebuah keputusan atau kebijakan untuk memperbanyak adanya sebuah persoalan- persoalan publik seperti kemiskinan yang semakin tinggi, pengangguran yang sangat banyak dan persoalan-persolan sosial lainnya . Dan persoalan tersebut mengakibatkan adanya tingakat kejahatan yang sangat banyak dan merajalela. Dengan adanya keputusan atau kebijakan yang bermasalah disebabkan oleh karena kuatnya pengaruh badan eksekutif dan legislatif dalam menentukan sebuah kebijakan.<br /> Sebagai contoh seringkali badan eksekutif dan legislatif memuat dan melaksanakan kebijakan terutama membuat kebijakan anggaran (APBN) didasari oleh kepentingan praktis dan berguna bagi umum, dimana mereka saling menguntungkan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Budaya korupsi eksekutif dan legislatif semakin menguat dengan adanya peran anggota atau kelompok-kelompok (pengusaha) yang mempengaruhi dan mengarahkan badan eksekutif dan legislatif untuk membuat sebuah keputusan yang bisa menguntungkan mereka dalam hal ekonomi.<br /> Sebagai contoh beberapa tahun lalu Fenomena nyata yang terjadi dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi daging sapi misalnya tidak lepas dari masyarakat kalangan menengah atas importer yang mempengaruhi agar pemilik kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur sebuah keputusan supaya melakukan impor daging sapi. Proses politik dalam menentukan sebuah keputusan masih menjadi peluang yang sangat luas bagi oknum-oknum tertentu untuk memperkanya dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyat yang menderita. Dalam proses korup penentuan kebijakan telah menciptakan kekecewaan masyarakat terhadap institusi publik yang pada mulanya di harapkan akan menciptakan sebuah keputusan-keputusan yang akan memajukan negara dan bangsa. Tapi pada kenyataanya yang terjadi malah sebaliknya, padahal pemerintah telah membentuk sejumlah hukum perundang-undangan untuk mengatur prilaku dan penyelengaraan publik tapi pada kenyatanya yang terjadi justru institusi publik memanfaatkan untuk kepentingan agar menguntungkan pribadi sehingga pelayanan publik yang di peroleh masih tergolong mahal. Misalnya pendidikan pemerintah telah mengeluarkan 20% untuk pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu namun fakta yang terjadi masih masyarakat yang belum mendapatkan hak pelayanan yang baik. Yang dapat kita lihat sekarang ini masih banyaknya anak yang putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan, dan masih banyaknya yang tidak berobat karena kesehatan yang mahal dan akhirnya nyawa yang tidak bisa tertolong lagi.(*)

Korupsi Yang Semakin Membudaya

Pimred Surya Indonesia Korupsi di indonesia seolah olah terus membudaya dan merajalela dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kasus korupsi saat ini kerap sekali sering terjadi dan bermunculan dar…

Baca selengkapnya »

Indonesia Rawan Kejahatan Dunia Maya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirjmUsD71tFH9lb0-HnD1i4aZq_timOGPGb9OVInZ9NHbF4TS4kZqyAVfB2mIZQcN1p6CoSf2aUOSDhCuKJ3roo2znXADxJHKyCtTgKfX4MK8MBrwZxG9P-ik3p13wiIX0vpJBxmJGeHn9/s1600/Sigit+Budhy+Prasetyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirjmUsD71tFH9lb0-HnD1i4aZq_timOGPGb9OVInZ9NHbF4TS4kZqyAVfB2mIZQcN1p6CoSf2aUOSDhCuKJ3roo2znXADxJHKyCtTgKfX4MK8MBrwZxG9P-ik3p13wiIX0vpJBxmJGeHn9/s1600/Sigit+Budhy+Prasetyo.png" title="Surya Indonesia" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sigit Budhy Prasetyo<br /> Pimred </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span id="goog_2056426927"></span><span id="goog_2056426928"></span>       Dimitri Mahayana, direktur lembaga riset Telematika Sharing Vision yang melakukan penelitian pada 2013, mengatakan Indonesia mendapat 42 ribu serangan di dunia maya per-hari, yang bisa merongrong keamanan perusahaan dan negara.<br />        Ia mengatakan data tersebut menunjukkan adanya kerentanan yang perlu diperbaiki, diantaranya melalui penegakan hukum, regulasi undang-undang, dan pembentukan badan khusus yang memantau pergerakan jalur Internet atau pasukan cyber. “Jalur masuk Internet sebaiknya dibatasi, karena tanpa ada pembatasan jalur masuk sangat sulit untuk memonitor. Saya tidak yakin cyber crime di Indonesia atau cyber security akan meningkat kalau dia tidak dipimpin langsung oleh RI1. Dan hal ini juga dilakukan di Amerika,” ujarnya. <br />        Tenaga Ahli Bidang Iptek Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Kurdi Nantasyarah, mengatakan saat ini Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang mengatur tentang kejahatan dunia maya sehingga aturan tersebut perlu direvitalisasi.<br />        Upaya lainnya yaitu dengan pembentukan badan khusus yang menangani kejahatan dunia maya karena kesadaran nasional terhadap kejahatan dunia maya ini masih sangat rendah. “Di Amerika ada badan khusus, di Rusia, di China juga, India pun punya badan khusus. Dan dari badan-badan khusus yang ada di negara itu maka kita pernah mendengar yang namanya Cyber Army. Dan badan-badan khusus itu letaknya di security institusi di sana,” ujarnya. <br />        Sementara itu, direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Kabareskrim Polri, Brigjen Polisi Kamil Razak mengungkapkan, pihak kepolisian selama ini masih mengalami kendala dalam <br /> mengungkap maupun menangkap pelaku kejahatan dunia maya. Salah satunya yaitu keterbatasan jumlah personel kepolisian dan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh negara untuk menangani kasus kejahatan dunia maya tersebut. <br />        Menurut Kamil , perangkat hukum yang ada di Indonesia juga masih dirasakan menghambat jalannya pengungkapan kasus tersebut . Sehingga pihak kepolisian yang seharusnya dalam satu bulan bisa menangani 15 perkara kejahatan dunia maya, saat ini hanya bisa menangani satu perkara saja setiap bulannya, ujarnya.<br />        “Salah satu contohnya kita akan melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan pada seorang pelaku cyber crime ini harus mendapat ijin terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan. Hambatan dialami apabila kejahatan itu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Tentunya rekan-rekan Kejaksaan dan Pengadilan itu tidak masuk kantor . Ini menyulitkan bagi kita , ” ujarnya.<br />        Riset Sharing Vision terhadap 151 responden media sosial menunjukkan, kasus bertemu akun palsu sebanyak 22 persen, kata kunci diketahui orang lain 13,6 persen, dan pencurian akun sebanyak 9,9 persen. Hal ini tergolong berbahaya, bahkan beberapa kasus di antaranya berujung pada kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur, kejahatan seksual, dan kasus penculikan.

Indonesia Rawan Kejahatan Dunia Maya

Sigit Budhy Prasetyo Pimred        Dimitri Mahayana, direktur lembaga riset Telematika Sharing Vision yang melakukan penelitian pada 2013, mengatakan Indonesia mendapat 42 ribu serangan di dunia may…

Baca selengkapnya »

Etika Seorang Auditor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0rDzjoVzftbDbzyOeLDBeFFkCStGEm8FsvPXZmpN-T9JYFFR80v-ATR2WEI4_nyArHsqchPZODQvENFt0IyH15s3HU1oihmqJLss-jZjIlbzWAyqtbj9Zee8CAap97nlhm9gOB4VjSMzG/s1600/Ir+Rita+Idrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0rDzjoVzftbDbzyOeLDBeFFkCStGEm8FsvPXZmpN-T9JYFFR80v-ATR2WEI4_nyArHsqchPZODQvENFt0IyH15s3HU1oihmqJLss-jZjIlbzWAyqtbj9Zee8CAap97nlhm9gOB4VjSMzG/s320/Ir+Rita+Idrus.jpg" title="Surya Indonesia" width="212" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; font-size: medium;"> <i>Oleh : Ir. Rita Idrus</i></div> <div class="separator" style="clear: both; font-size: medium;"> <i>Auditor Madya Inspektorat Kab. Fakfak</i></div> </td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Beberapa saat lalu santer diberitakan di Bekasi adanya auditor BPK yang tertangkap menerima suap, hal ini menunjukkan bahwa sang auditor telah menggadaikan integritas dirinya, dan  dapat pula dikatakan sang auditor tersebut melanggar etika. Dalam arti luas Etika berarti keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Sedangkan dalam arti sempit etika berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau berperilaku.  Setiap Profesi memiliki Kode Etik sebagai aturan perilaku bagi  anggotanya. Terdapat Dua sasaran pokok dari kode etik yaitu: 1) • kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja ataupun tidak disengaja dari kaum profesional, 2) • kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku buruk orang-orang yang mengaku diri profesional.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Auditor sebagai sebuah profesi memiliki kode etik, dimana Kode etik seorang auditor Internal Pemerintah diatur dalam  Dalam Permenpan No; PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik .  Kode etik diperlukan karena integritas (menjaga informasi agar tidak bocor ke pihak yang tidak berkepentingan), objektif (mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah sehingga hasilnya dapat dipercaya), independen, serta menjaga dan meningkatkan kompetensi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Kode etik ini mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan kesungguhan dan keseksamaan dari pengawas. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan pengawas dan/atau auditor mendapat sanksi mulai dari peringatan hingga pemberhentian dari tugas pengawas dan/atau audit internal.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP. Sementara tujuannya adalah; 1) mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP; 2) memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya; 3). mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Seorang auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perliaku yaitu; 1) Integritas; Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. 2) Obyektivitas ; auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. 3)  Kerahasiaan; Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Kompetensi; Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi. Apabila seorang auditor disangkakan melanggar kode etik maka akan dilakukan pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik yang akan ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian maka seorang Pejabat Fungsional Auditor diharapkan dapat menjadi contoh tauladan bagi setiap ASN/PNS dalam bertindak dan berperilaku.   </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Etika Seorang Auditor

Oleh : Ir. Rita Idrus Auditor Madya Inspektorat Kab. Fakfak Beberapa saat lalu santer diberitakan di Bekasi adanya auditor BPK yang tertangkap menerima suap, hal ini menunjukkan bahwa sang auditor te…

Baca selengkapnya »

Mengenal Auditor Dan Perannya Di Pemerintahan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsQYE44m71e3VieUl-ldtzcrvz7P2vKWPEWj3yGoYXnvbpOD4Ww18AnBk8aouJReJYs4qdr-TJ-df_tDgvMtco39UU4eYWOV2FYyFwp3KwNMt8LUFNDXTWzr8YzopAtVgoAjMU8lya-EsD/s1600/Rina+Idrus+SE%252C+MSi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsQYE44m71e3VieUl-ldtzcrvz7P2vKWPEWj3yGoYXnvbpOD4Ww18AnBk8aouJReJYs4qdr-TJ-df_tDgvMtco39UU4eYWOV2FYyFwp3KwNMt8LUFNDXTWzr8YzopAtVgoAjMU8lya-EsD/s320/Rina+Idrus+SE%252C+MSi.jpg" title="Surya Indonesia" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; font-size: medium;"> <i>Oleh : Rina Idrus,SE,MSi</i></div> <div class="separator" style="clear: both; font-size: medium;"> <i>Auditor Madya Inspektorat Kab. Fakfak</i></div> </td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Maraknya KKN di Negeri ini membuat banyak orang memepertanyakan peran auditor internal. Auditor Internal Pemerintah adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Auditor dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. (Permenpan No :Per/220/M.PAN/7/2008 tentang JFA dan AK) , Jabatan Fungsional Auditor muncul pertama kali pada tahun 1996 melalui Kep-Menpan Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Auditor merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Auditor melakukan beberapa fungsi Pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tatakelola/ kepemerintahan yang baik (good governance).  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Kegiatan auditor dapat dijelaskan; (1) Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (2) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (3) Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,atau norma yang telah ditetapkan. (4) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Selain  itu Pejabat Fungsional Auditor (PFA) juga melaksanakan konsultansi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (a systematic disciplined approach) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dengan demikian apa yang senantiasa disuarakan oleh seluruh stake holder di Negara ini yaitu pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme agar terwujud good governance dan clean government  menjadi tugas yang berat bagi auditor. Karena fungsi controlling terhadap birokrasi yang diembannya maka PFA menjadi salah satu tumpuan harapan masyarakat.   Namun tugas ini bukanlah suatu hal yang mudah apabila tidak ditunjang oleh profesionalisme dan independensi PFA,dukungan yang kuat dari pemangku kekuasaan dari pusat sampai daerah  menyangkut masalah sarana dan prasarana serta dana yang selama ini menjadi masalah klasik.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Jenjang Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari: Auditor Terampil; Dan Auditor Ahli, memiliki tugas fungsi yang cukup berat,untuk dapat mengembangkan dirinya, Auditor tidak hanya menunggu Surat Perintah Tugas tetapi harus aktif, kreative dan disiplin melaksanakan tugas pengawasan dan penunjang lainnya. Pengumpulan kum angka kredit menjadi tantangan tersendiri bagi auditor, pengukuran keberhasilan/indikator kinerja jabatan fungsional adalah kenaikan pangkat PFA yang bersangkutan sebagai bukti kenaikan angka kredit. Makin sering kenaikan pangkat (minimal 2 tahun), berarti kinerjanya lebih baik dari pada pejabat yang terlambat kenaikan pangkatnya. Dan apabila dalam masa 6 (enam) tahun tidak dapat mengumpulkan Kum maka akan dibebaskan sementara dalam jabatan auditor  dan diberi waktu 3 tahun untuk dapat mengumpulkan kumnya, namun apabila tidak bisa, maka dirinya tidak lagi dapat diangkat sebagai auditor. Karenanya meningkatkan disiplin, Profesionalisme, dan independensinya adalah sebuah keniscayaan bagi PFA. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Mengenal Auditor Dan Perannya Di Pemerintahan

Oleh : Rina Idrus,SE,MSi Auditor Madya Inspektorat Kab. Fakfak Maraknya KKN di Negeri ini membuat banyak orang memepertanyakan peran auditor internal. Auditor Internal Pemerintah adalah Jabatan yang …

Baca selengkapnya »

Kemerdekaan dan Kohesivitas Sosial

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <i>Catatan Kecil </i></div> <div style="text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3FO37JGN6B7kxaMUEILG4DfnXeI3hQbYu9VH0QU_7bzLIhE7iv0MLkx_IsQ-IzpNOrZlZnKaX5kYTBKKLUYiPrjtS3ONvWYb5h8MRlWV3O8bWbl5MaPpNITYERL-CT4uGNcUJFTdeM76U/s1600/Sigit+Budhy+Prasetyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3FO37JGN6B7kxaMUEILG4DfnXeI3hQbYu9VH0QU_7bzLIhE7iv0MLkx_IsQ-IzpNOrZlZnKaX5kYTBKKLUYiPrjtS3ONvWYb5h8MRlWV3O8bWbl5MaPpNITYERL-CT4uGNcUJFTdeM76U/s1600/Sigit+Budhy+Prasetyo.png" title="Surya Indonesia" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div style="font-size: medium;"> <i>Oleh : Sigit Budhy Prasetyo</i></div> <div style="font-size: medium;"> <i>Pimpinan Redaksi Surya Indonesia</i></div> </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: center;"> <br /> <b></b></div> <div style="text-align: center;"> <i><br /></i></div> <div style="text-align: center;"> </div>     Kohesivitas adalah Kesatuan yang terjalin dalam kelompok, menikmati interaksi satu sama lain, dan memiliki waktu tertentu untuk bersama dan didalamnya terdapat semangat yang tinggi. (Forsyth, 1999) Ritual perayaan tujuhbelasan sudah melekat sebagai bagian dari budaya masyarakat kita sejak proklamasi kemerdekaan bangsa ini digulirkan 70 tahun yang lalu Perayaan hari kemerdekaan sejatinya bukan hanya sebatas dimaknai dengan penciptaan suasana meriah, gemerlap dan jargon jargon kebangsaan semusim, lalu hilang ditelan waktu. Sementara hakikat patriotisme konstruktif dan nasionalisme sebagai fitrah kemerdekaan nyaris kehilangan esensinya, tenggelam dalam hingar-bingar kemajuan jaman dan sikap-sikap antisosial yang semakin mengemuka. Penyimpangan karakter ke-Indonesiaan yang tampak kasat mata adalah ketamakan struktural hingga degradasi moral berupa maraknya aksi korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, penyalahgunaan narkoba dan aneka kemaksiatan lainnya yang kemudian menyertai keringnya jiwa serta semangat berbagi dan peduli. Dalam tataran keseharian ironi sosial banyak terjadi, adanya berbagai konflik horisontal, yang destruktif, demo-demo yang kontra produktif karena hanya memperjuangkan ego sektarian jangka pendek, resistensi terhadap pembangunan hingga pelanggaran ketertiban umum. Padahal, kemerdekaan negeri ini memerlukan konsistensi dan komitmen yang kuat seluruh anak bangsa untuk mengisinya dengan semangat kerja keras di berbagai bidang. Kondisi inilah yang sesungguhnya harus kita peringatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu hati-hati, mawas diri dan kembali menyalakan semangat kebangsaan dan patriotism konstruktif yang mulai redup dalam dekade terakhir ini. Kemerdekaan (independence) hakikatnya bukan kebebasan tanpa batas (freedom at all costs). Kemerdekaan sebagai fitrah kemanusiaan adalah hak segala bangsa, sebagaimana juga tertuang dalam Mukaddimah UUD 45. Kalau kemerdekaan merujuk kepada hak, itu berarti ada sisi kewajiban dalam nuansa keadilan. <br />     Dalam perspektif ini, fitrah merdeka adalah hak, sementara kewajiban sebagai anak bangsa adalah berlaku adil atas hak-nya masing masing dengan menghormati hakhak orang lain, maka inilah hakikat sesungguhnya dari kemerdekaan, yakni memahami dengan benar hak dan kewajiban sebagai fitrah setiap warga negara. Preseden bahwa kemerdekaan adalah kebebasan mutlak sangat berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara. Kelompok yang memaknai kemerdekaan sebagai jalur “ sekali bebas, bebas sekali” cenderung mengusung egosentrisme, sektarianisme, pola memaksakan kehendak, uniformitas serta memandang kelompok kelompok lain sebagai sempalan hingga melakukan fragmentasi-fragmentasi komunitas, mana yang sehaluan dan mana yang tidak. Perbedaan seharusnya disikapi sebagai rahmat Allah yang harus dikelola dengan benar, karena perbedaan adalah juga fitrah kemanusian. Tindakan yang tepat dan bijak dalam manajemen konflik misalnya, mencerminkan sebuah kedewasaan dan kecerdasan sebuah bangsa yang besar. <br />     Hakikat kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan itu sendiri dengan hal-hal yang bermanfaat. Momentum peringatan kemerdekaan RI ke 70 tahun ini justru menurut hemat saya paling menarik dan sakral untuk dimaknai, karena ada dua momen besar yang baru berlalu dan akan dihadapi oleh anak bangsa ini, pertama, baru saja kita tinggalkan bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1436 H dan kedua, rakyat Indonesia akan menghadapi hajat besar Pilkada serentak Desember 2015 nanti, sebagai ajang kontestasi politik demokrasi. Nilainilai ketakwaan seharusnya turut mewarnai rasa kebangsaan yang permanen, lalu dalam konteks ini pula seharusnya jiwa anak bangsa ini telah kembali fitrah, suci, bersih sehingga memiliki matahati yang lebih tajam untuk memandang dan memaknai dengan menjalankan secara nyata semangat kebangsaan dalam aktivitas keseharian dimana saja dalam kesempatan kapanpun. Merdeka berarti bebas dari penjajahan, bebas dari tahanan, bebas dari kekuasaan, bebas intimidasi, bebas tekanan, dari nilai-nilai dan budaya yang mengungkung diri kita. Setiap manusia yang lahir ke dunia semuanya adalah mahluk merdeka. <br />     Jadi apapun terminologi “ kebebasan” yang kita tanamkan, hendaknya maknai juga sebagai kemerdekaan dengan syarat mutlak mengikuti perintah dan menjauhi segala larangan Allah, itulah fitrah kemerdekaan. Sebagai khalifah di bumi, dan sebagai mahluk sosial (zoon politicon) manusia memiliki peran interaktif melalui ikatan sosial yang berlandaskan kepada Ketuhanan yangMaha Esa, Hal lain yang penting adalah memelihara kerukunan antar umat seagama dan antar umat beragama, hidup berdampingan secara harmonis dan tulus, menebar sikap anti diskriminasi, membuang jauh sikap rasialis apalagi tindakan mau menang sendiri. Disamping itu hendaknya juga menumbuhkan semangat baru untuk membangun persatuan, etos kerja serta rasa memiliki yang tinggi. Adalah juga fitrah manusia merdeka untuk taat kepada Allah, Rasul serta Ulil Amri dengan menata perbedaan pendapat secara bijak. Bahkan hal-hal yang dianggap sepele dalam aktivitas keseharian masyarakat bilamana sadar kemerdekaan, adalah kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup misalnya dengan tidak merusak alam. Tidak membuang sampah di sembarang tempat, ikut menjaga kebersihan dan ketertiban dan lain-lain.Itulah wujud ‘nasionalisme kecil’ dan patriotism konstruktif. <br />     Dalam menghadapi Pilkada 2015 mendatang, sudah seharusnya nilai nilai ketakwaan yang dibawa dari penggemblengan di bulan Ramadhan dan dari semangat silaturahmi Idul Fitri hendaknya memunculkan nuansa kebaikan dimana-mana. Adalah ironis jika sebagian besar kita masih saja bertikai sama lain hanya karena perkara perbedaan pilihan politik, perbedaan keyakinan hingga perbedaan status sosial ekonomi. Kemerdekaan hakikatnya bukan hanya proses pertukaran pemerintahan daripada satu golongan pemerintah kepada satu golongan pemerintah lain yang lebih berhak , melainkan juga nikmat dan karunia Allah yang patut disyukuri. Kemerdekaan negara merupakan pembebasan jiwa rakyatnya dari keadaan belenggu nilai-nilai yang semata-mata mengikut perintah penjajah kepada nilai bersandarkan kebenaran dan hakikat; pembebasan dari kemiskinan dan kebodohan. Semua warga negara Indonesia, tanpa kecuali, punya peran penting di Republik ini ; membangun karakter, membentuk nilai-nilai kepribadian bangsa, serta menata kembali banyak hal yang telah melenceng jauh dari cita-cita Kemerdekaan. Sebab tanpa adanya semangat kolektif kolegial, hanya mau menang sendiri, tamak dengan materi dan politik kekuasaan belaka serta enggan untuk membangun ikatan sosial yang solid, maka tak ada makna fitrah merdeka didalamnya.<br />     Momentum pasca ramadhan dan Idul fitri sejatinya membawa nilai nilai ketaqwaan sebagai fitrah guna mengisi kemerdekaan dan mempererat kohesivitas atau kekompakan sosial. Jika kita kehilangan momentum itu, maka penduduk bangsa ini tak ubahnya akan seperti buih di lautan, banyak tapi tak berarti apa-apa. Mau Indonesia lebih baik ?, Ini slahsatu resepnya ; rivalitas politik jangan d ibawa-bawa ke pergaulan social!. Berbeda pendapat atau berbeda pendapatan itu biasa saja. Mestinya setiap selesai “pesta”, kita “cuci piring” rame-rame, lalu menata bersama “rumah Pancasila” untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan tiru pemimpin politik yang mutung karena sentimen pribadi terkait politik, suku, agama, ras dan antar golongan. (*)

Kemerdekaan dan Kohesivitas Sosial

Catatan Kecil Oleh : Sigit Budhy Prasetyo Pimpinan Redaksi Surya Indonesia     Kohesivitas adalah Kesatuan yang terjalin dalam kelompok, menikmati interaksi satu sama lain, dan memiliki waktu terten…

Baca selengkapnya »