 |
| Ir. Paulus PapangKepala SATKER Wilayah II |
Surya Indonesia, Sorong
Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu Aspek penting dan Vital untuk mempercepat Proses Pembangunan Nasional, maka Kepala SATKER Wilayah II. Ir. Paulus Papang menyatakan, Jika Pemerintah Pusat meningkatkan Porsi pengeluarannya untuk Pembangunan Infrastruktur di Daerah, sementara Pemerintah Daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk Pembangunan Infrastruktur di Daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan Pembangunan Infrastruktur antara tingkat Pusat (Nasional) dan Daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran Investasi dan Pembangunan Ekonomi antar Wilayah di dalam Daerah Provinsi Papua Barat. Akibatnya Daerah menjadi sangat tertinggal dalam Pembangunan Infrastrukturnya.
Lanjut Ir. Paulus Papang, selaku Kepala Satker Wilayah II, selalu melakukan Koordinasi kepada PPK saya dan Pengawasan di Lapangan terkait Pekerjaan yang ada di Wilayah II tersebut namun tak luput juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Media dan LSM yang selama ini membantu saya dalam Pengawasan Proyek Infrastruktur di Lapangan dari awal Tahun 2015 hingga akhir Tahun 2015 ini, agar Proses Pembangunan Infrastruktur di Lapangan berjalan lancar dan berkualitas.
Menurut Ir. Paulus Papang, saat di Konfirmasi Wartawan beberapa waktu lalu mengatakan,, kendala atau permasalahan yang terjadi di Lapangan dalam Proses Pembangunan Infrastruktur hanya pemalangan dari Pihak Pemilik Hak Ulayat atau Pemilik Tanah yang bersertifikat karena belum adanya Ganti Rugi Tanah atau Tanaman dari Pemerintah Daerah setempat, hal inilah salah satu penghambat Proses Pembangunan di Daerah.
Harapan kami dari Balai terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah yakni : Pertama ; “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan di Daerah tentu harus mendapat perhatian serius dari Pusat, karena Faktor terbesar yang dihadapai Pembangunan selama ini di Daerah adalah Kurangnya Pembangunan Infrastruktur, maka kami dengan segala berbagai upaya untuk mengatasi Kondisi tersebut terus dilakukan, salah satunya adalah dengan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah guna mengejar ketertinggalan Daerah dengan Pusat dan Daerah yang tertinggal dengan Daerah lain”. Kedua ; “kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan pemalangan jalan yang dibangun oleh Balai agar Proses Pembangunan Ifrastruktur berjalan lancar tanpa ada hambatan (Pemalangan)”. Ketiga ; “bagi Kontraktor yang mengerjakan Pekerjaan Balai diharapkan pekerjaan tersebut harus berkualitas”. Ungkap Kepala SATKER Wilayah II. Ir. Paulus Papang di ruang kerjanya baru-baru ini. Sammad
Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu Aspek penting dan Vital untuk mempercepat Proses Pembangunan Nasional, maka Kepala SATKER Wilayah II. Ir. Paulus Papang menyatakan, Jika Pemerintah Pusat meningkatkan Porsi pengeluarannya untuk Pembangunan Infrastruktur di Daerah, sementara Pemerintah Daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk Pembangunan Infrastruktur di Daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan Pembangunan Infrastruktur antara tingkat Pusat (Nasional) dan Daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran Investasi dan Pembangunan Ekonomi antar Wilayah di dalam Daerah Provinsi Papua Barat. Akibatnya Daerah menjadi sangat tertinggal dalam Pembangunan Infrastrukturnya.
Lanjut Ir. Paulus Papang, selaku Kepala Satker Wilayah II, selalu melakukan Koordinasi kepada PPK saya dan Pengawasan di Lapangan terkait Pekerjaan yang ada di Wilayah II tersebut namun tak luput juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Media dan LSM yang selama ini membantu saya dalam Pengawasan Proyek Infrastruktur di Lapangan dari awal Tahun 2015 hingga akhir Tahun 2015 ini, agar Proses Pembangunan Infrastruktur di Lapangan berjalan lancar dan berkualitas.
Menurut Ir. Paulus Papang, saat di Konfirmasi Wartawan beberapa waktu lalu mengatakan,, kendala atau permasalahan yang terjadi di Lapangan dalam Proses Pembangunan Infrastruktur hanya pemalangan dari Pihak Pemilik Hak Ulayat atau Pemilik Tanah yang bersertifikat karena belum adanya Ganti Rugi Tanah atau Tanaman dari Pemerintah Daerah setempat, hal inilah salah satu penghambat Proses Pembangunan di Daerah.
Harapan kami dari Balai terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah yakni : Pertama ; “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan di Daerah tentu harus mendapat perhatian serius dari Pusat, karena Faktor terbesar yang dihadapai Pembangunan selama ini di Daerah adalah Kurangnya Pembangunan Infrastruktur, maka kami dengan segala berbagai upaya untuk mengatasi Kondisi tersebut terus dilakukan, salah satunya adalah dengan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah guna mengejar ketertinggalan Daerah dengan Pusat dan Daerah yang tertinggal dengan Daerah lain”. Kedua ; “kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan pemalangan jalan yang dibangun oleh Balai agar Proses Pembangunan Ifrastruktur berjalan lancar tanpa ada hambatan (Pemalangan)”. Ketiga ; “bagi Kontraktor yang mengerjakan Pekerjaan Balai diharapkan pekerjaan tersebut harus berkualitas”. Ungkap Kepala SATKER Wilayah II. Ir. Paulus Papang di ruang kerjanya baru-baru ini. Sammad
Posting Komentar
Posting Komentar