Papua, Surya IndoTanah Merah Papua. Sorotan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Prov Papua terkait kinerja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN Wilayah III. Tanah Merah Papua).
Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Evert Safuf, SE, M.Si. Saat ditemui beberapa awak media nasional diruang kerjanya selasa 24/10/2017 mengatakan, Kinerja Satker PJN III.Tanah Merah dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XVIII Papua tidak lagi bersinergi atau kurang adanya berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.
Terkait dengan penanganan proyek Ruas Jalan Nasional Sekda menambahkan sebenarnya yang jelas dimana mana di Indonesia untuk oprasional APBN sudah wajib tiap tahun ada, hanya saja semua tergantung daripada Pihak Balai Besar yg ada di Papua dan juga Satker PJN wilayah III Tanah Merah yg sampai saat ini berkantor di Merauke.
Meskipun sudah ada kantor Satker yg dibangun mewah disini di Tanah Merah ini kantornya sering terlihat kosong karena pegawainya jarang berada disini dan masih berkantor Di merauke hingga membuat tingkat kordinasi kita lemah, tuturnya.
Kami APBD korban untuk melihat jika terjadi longsor jalan putus dan rusak yang terpaksa harus segera ditangani
Sangat diharapkan pihak Balai Besar, Kabalai PJN wilayah XVIII Papua agar dapat menjalin hubungan kerjasama dalam hal tingkat kordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan program pembangunan jalan nasional di wilayah Tanah Merah.
Sebagaimana dengan komitmen yg pernah disepakati bersama terkait pembangunan jalan nasional trans Papua, ini harusnya dapat lebih ditingkatkan serta dibuktikan secara nyata.
Saat ini tidak ada lagi kordinasi antara pihak balai dan pihak kami selaku pemerintah daerah yg semestinya harus ada, guna mempercepat tercapai terwujudnya pembangunan infrastruktur yg telah direncanakan dan telah masuk didalam proram kerja pemerintah menuju trans Papua.
Menurutnya mulai dari Merauke sampai Waropko Tanah Merah adalah ruas jalan nasional yang ditangani APBN, jalannya begitu begitu saja serta belum nampak adanya terlihat perubahan, ini adalah merupakan urusan serta tanggung jawab pemerintah pusat dan bukan Kami, akan tetapi dengan adanya program kerja tersebut kami selaku pemerintah daerah sangat mendukungnya demi kemajuan daerah serta kesejahteraan bersama. lemahnya kordinasi diantara kami serta mencari solusi saat terjadi longsor dan jalan rusak untuk dapat segera diperbaiki itu tidak ada lagi, dan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Nasional Wilayah XVIII Papua yakni Satker PJN III Tanah Merah yang ada disini, Wilayah tugas di Tanah Merah tapi berkantor di Merauke apa yang dapat dilakukan jika demikian, ini berbicara realita dan kenyataan yang ada. Tandasnya.
Setelah tiba dari Tanah Merah para awak media mendatangi kantor Satker PJN.III.Tanah Merah yang berkantor di Merauke untuk meminta Tanggapan Konfirmasi, Kasatker tidak berada di tempat karena sedang tugas luar daerah dan lagi Di Jayapura, terang Frans Sibarani salah satu PPK di Satker wilayah III Tanah Merah.
Kemudian setelah itu para wartawan media nasional mencoba mendatangi kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XVIII Papua di Jayapura untuk Konfirmasi dan sempat bertemu Kasatker PJN.III.Tanah Merah Sefnat Womsiwor Di kantor Balai Jayapura 31/10/2017, namun sayangnya beliau Kasatker tak dapat memberikan komentar atau tanggapan Selain Kabalai, terangnya. Beliau hanya mengarahkan bertemu langsung dengan Kepala Balai untuk konfirmasi.
Kabalai PJN Wilayah XVIII Papua Osman.H.Marbun.ST.MT, ketika hendak ditemui wartawan untuk konfirmasi, Kabalai mengatakan melalui Security kantor yg bertugas kamis/01/11/2017. Beliau belum dapat bertemu wartawan karena sedang sibuk.Tutur Security kantor kepada wartawan. (Sammad).
Posting Komentar
Posting Komentar