Prona Di Desa Sanggrahan Gondang Diwarnai Pungli

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEkUeijrw3gtmxOusA-nXM7JsbLDu5nuJXNyvmC4z5xVmvr3KNPKruHyr_0CunTvjSyMiCs44AMi1o6uI-Jin0d57KBOPfeLzs5no1JDd9DzVnVhMtmkD2d4bqBSK5E2NLDqu1-e0LaPbV/s1600/nganjuk+prona+di+desa+sanggrahan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEkUeijrw3gtmxOusA-nXM7JsbLDu5nuJXNyvmC4z5xVmvr3KNPKruHyr_0CunTvjSyMiCs44AMi1o6uI-Jin0d57KBOPfeLzs5no1JDd9DzVnVhMtmkD2d4bqBSK5E2NLDqu1-e0LaPbV/s320/nganjuk+prona+di+desa+sanggrahan.jpg" title="Surya Indonesia" width="320" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Nganjuk<br />Proyek nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Nganjuk benar-benar marak pungutan liar (pungli), Panitia Prona telah melanggar ketentuan badan Pertanahan (BPN) yang seharusnya program Prona tersebut tidak dipungut biaya karena pemerintah sudah mensubsidi dana melalui Badan Pertanahan nasional dalam 1 bidang 300 ribu dan desa yhang mendapatkan prona itu BPN sudah mensosialisasikan bahwa pemohon tidak dikenakan biaya kecuali beli materai dan patok, ironisnya di Kabupaten Nganjuk khususnya di desa Sanggrahan kec. Gondang setiap pemohon dipungut dana mencapai Rp. 700 – 900 ribu pada saat rapat sebagian warga berusaha untuk mempertanyakan besarnya ongkos untuk persertifikatan melalui program prona, namun saying pihak aparat desa tidak bisa menjelaskan sevara rinci dan jelas hingga rapat bubar tidak ada penjelasan sama sekali “ ungkap warga pada Koran ini. <br />Program BPN itu merupakan program pemerintah yang menyangkut di bidang penyertifikatan secara masal dengan adanya program tersebut digarapkan bisa membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat kecil / masyarakat yang kurang mampu. Badan pertanahan Nasional (BPN) memberikan sosialisasi tidak boleh memungut biaya mencapai  melebihi pembelian patok, materai dan konsumsi.<br />Terpisah di saat wartawan Koran ini datang ke Kantor Desa Sanggrahan mau menemui Kepala Desa Basirin, tidak ada di tempat. dan perangkat satupun juga tidak ada di tempat / kantor tutup. <br />Program prona di Kabupaten Nganjuk upaya pemerintah pusat untuk meringankan beban masyarakat ternyata dikotori oleh tindakan Kepala Desa / Panitia dengan cara membodohi warganya sebagai pemohon pengurusan sertifikat adapun desa yang mencapatkan proyek prona desa Sanggrahan tersebut bena-benar menyalahi wewenang jabatan. <br />Tanggapan lain datang dari tokoh masyarakat sekaligus LSM Berimbang Barnabas mengatakan Kepala  Desa dan Panitia itu sudah mengadakan pungli jelas perbuatan  melawan hukum dan terindikasi  telah melakukan tindakan pemerasan. kita semua tau bahwa prona itu semua dibiayai pemerintah / gratis. adapun biaya tidak sebesar itu hanya pembelian materai, patok dan konsumsi, jadi perbidang butuh patok berapa dan metarai paling banyak 4 itu hanya Rp. 24.000 Patok 4 Hanya Rp. 16.000 + konsumsi paling banyak Rp. 100.000 saja. <br />Jadi kalau Rp. 700 – 900 ribu itu sangat keterlaluan patut dipertanyakan kebenarannya tindakan tersebut akan kami adukan pada pihak-pihak terkait supaya ditindak dan diproses sesuai hukum yang berlaku, terangnya. Bersambung (bn) <br /></div>

Prona Di Desa Sanggrahan Gondang Diwarnai Pungli

Surya Indonesia, Nganjuk Proyek nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Nganjuk benar-benar marak pungutan liar (pungli), Panitia ...

Baca selengkapnya »

Guru PNS Berijasah Palsu dan Aspal Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Situbondo Kebobolan Disiang Bolong!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWCYNcOMQdniFYa4-pqiEov-dRy8_rc7VLgJWu95Y_-vkAy2kh_Zs-MYj7kI-zn7XGXdZzyFyaIHBeX9L1EpKV1iWUCmpKuYJdxxH-ItCn65BNdAbw3sqmEounY2mRR9bN3uzp4jIMEFuT/s1600/situbondo+ijasah+aspal+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWCYNcOMQdniFYa4-pqiEov-dRy8_rc7VLgJWu95Y_-vkAy2kh_Zs-MYj7kI-zn7XGXdZzyFyaIHBeX9L1EpKV1iWUCmpKuYJdxxH-ItCn65BNdAbw3sqmEounY2mRR9bN3uzp4jIMEFuT/s320/situbondo+ijasah+aspal+1.jpg" title="Surya Indonesia" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Situbondo<br />Akhir-akhir ini pemerintah gencar memberikan perhatian khusus terhadap para guru yang selama ini kurang begitu diperhatikan, mulai menaikan gaji, memberikan tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus dan tunjangan-tunjangan lain sesuai peraturan yang beralaku. Mulai diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, untuk mendapatkan semua fasilitas itu seorang guru harus berijazah minimal S-1 dan memiliki sertifikat pendidik. Begitu menggiurkannya fasilitas-fasilitas tersebut, tidak sedikit oknum guru yang melakukan jalan pintas untuk mendapatkan semua itu, salah satunya mendapatkan ijazah dengan cara instan yang banyak dilakukan oleh oknum guru di Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Akibatnya tidak sedikit akhir-akhir ini guru diketahui berijazah PALSU dan ASPAL (asli tapi palsu).<br />Menurut Emil aktivis LSM-NCW, jika memperhatikan ciri-ciri ijazah yang berhasil diamankan oleh Polres Situbondo beberapa waktu yang lalu, dirinya memastikan setidaknya ada 4 oknum guru yang memiliki ijazah persis sama di Kab Situbondo yang dirinya ketahui. Bahkan para pemilik ijazah tersebut kini telah berstatus PNS dan bersertifikasi. Bahkan kalau digabungkan mungkin ada ratusan ijazah Palsu/ASPAL bergentayangan di Situbondo.<br />Dikatakan ijazah palsu karena guru yang bersangkutan mendapatkan ijzah tersebut dengan cara membeli tanpa melulaui proses studi sebagaimana mestinya dan kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut tidak jelas keberadaanya dan bahkan tidak terdaftar di pemerintah dalam hal ini Dikti. Sehingga dengan kata lain kampusnya bodong. Dikatakan ASPAL karena ijazah tersebut diperoleh melalui studi yang tidak mengikuti ketentuan pemerintah. Seperti kuliah di kampus cabang yang tidak berijin atau kuliah di kampus pusat namun dengan sistem perkuliahan sabtu-minggu. Padahal jangankan palsu, ijazah ASPAL saja menurut edaran Depdiknas No. 595/D5.1/T/2007 tidak dapat digunakan untuk pengangkatan, maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri sambung Emil.  <br />Lebih lanjut Emil menjelaskan bahwa dirinya pernah melakukan pengecekan di situs forlap.dikti.go.id/mahasiswa alhasil NIM dan nama yang bersangkutan tidak terdaftar di situs tersebut. Hal itu dapat dipastikan bahwa ijazah tersebut bermasalah. Selain itu berdasarkan penjelasan di halaman website Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur memastikan bahwa kampus dengan alamat yang tertera di ijazah tersebut tidak terdaftar di Pemerintah. Kami telah mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan secara langsung di salah satu sekolah dasar di Kab Situbondo, para guru yang berhasil kami temui berinisia L dan S seperti tak merasa bersalah dan dengan cuwek mereka menjelaskan bahwa mendapatkan ijazah tersebut melalui salah seorang oknun PNS UPTD Pendidikan berinisial MA. Kami mencoba melakukan pelaporan secara langsung kepada Kepala UPTD Pendidikan setempat agar ditindaklanjuti, namun berdasarkan keterangan salah seorang guru beinisial B mengatakan bahwa menurut kepala UPTD Pendidikan tersebut yang bersangkutan paling hanya akan dimintai kembali uang sertifikasi yang selama ini telah diterima, selebihnya tidak ada. Sebuah tanggapan bijaksana dari kepala UPTD kepada oknum guru yang telah jelas-jelas memalsukan dokumen negara. Padahal pemilik ijazah palsu dan perantara yang memberikan ijazah tersebut dapat diancam dengan ketentuan Pidana pasal 68 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU lain yang bersifat umum.<br />Namun nyatanya para penipu (guru berijazah palsu dan APAL) tersebut bebas berkeliaran tanpa beban bersalah sama sekali dan menikmati manisnya gaji dari negara dengan serba kemewahan dan kecukupan, serta bahkan beberapa diantara dari mereka telah berhasil menjadi kepala sekolah dan menduduki jabatan di UPTD.<br />Satu sisi tak bisa dipungkiri bahwa peristiwa ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dispendik dan BKD Kab Situbondo. Sebab hal ini tak mungkin terjadi jika kedua instansi tersebut dapat melakukan pengawasan ketat secara berkelanjutan. Masak ia sebuah lembaga Pemerintah Daerah dapat kebobolan di siang bolong, ditipu oleh segelintir oknum guru PNS dengan ijazah palsu dan ASPAL. Entahlah.....! hanya terkesan memakan gaji buta begitulah kondisi Dispendik dan BKD Kab. Situbondo. (bay)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjohaFFeE9XRyaTURS3ElhTE89WOcY-M1yjgFrLDFIwMBMzfaP2Jy9wmGgo1h9Kj8xbXxaubTPUn3GWr13tyid4sCmaLbyKOk3j3BN7CJNiFGkxa7aCWI1CklrjVGFp3dzxeItV5-TwaWXP/s1600/situbondo+ijasah+aspal+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="235" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjohaFFeE9XRyaTURS3ElhTE89WOcY-M1yjgFrLDFIwMBMzfaP2Jy9wmGgo1h9Kj8xbXxaubTPUn3GWr13tyid4sCmaLbyKOk3j3BN7CJNiFGkxa7aCWI1CklrjVGFp3dzxeItV5-TwaWXP/s320/situbondo+ijasah+aspal+2.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Guru PNS Berijasah Palsu dan Aspal Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Situbondo Kebobolan Disiang Bolong!

Surya Indonesia, Situbondo Akhir-akhir ini pemerintah gencar memberikan perhatian khusus terhadap para guru yang selama ini kurang begi...

Baca selengkapnya »

RUP Swakelola Dinas Pendidikan Kab. Situbondo Tahun Ajaran 2015 layak diselidiki!!!

<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEZtVUP0mGtxqzBFpXty3oISkLEysG_8AkTLGVRiKXOgOd3XD9touCtDFkDY2YyxYcXX5sSb-Svzzkx0oACkqwAv48rWjryiLSYy_KiYaQwL3c-d2DeSHcuE1IzQdablXc-yIlp4I-pZy_/s1600/situbondo+RUP+swakelola+dinpend.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="172" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEZtVUP0mGtxqzBFpXty3oISkLEysG_8AkTLGVRiKXOgOd3XD9touCtDFkDY2YyxYcXX5sSb-Svzzkx0oACkqwAv48rWjryiLSYy_KiYaQwL3c-d2DeSHcuE1IzQdablXc-yIlp4I-pZy_/s320/situbondo+RUP+swakelola+dinpend.jpg" title="Surya Indonesia" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab. Situbondo 2015</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Situbondo<br />Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui swakelola Dinas Pendidikan Kab Situbondo tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 53.587.795.800,00. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk berbagai item, seperti peningkatan sarana prasarana pendidikan, belanja tetap kantor dan pemberian bantuan kepada para siswa kurang mampu. Namun setelah dikaji lebih mendalam, beberapa item dalam RUP tersebut banyak yang sifatnya terlalu umum dan tidak jelas sasarannya sehingga disinyalir rentan diselewengkan.<br />Emil Investigator LSM-NCW menjelaskan kepada Surya Indonesia, bahwa ada sekitar 10 item dalam RUP Dinas Pendidikan Kab Situbondo TA 2015 yang kurang begitu jelas realisasinya. Beberapa diantaranya adalah pembangunan ruang kelas baru DAK, belanja modal gedung dan pengadaan bangunan tempat pendidikan, PKS (Patroli Keamanan Sekolah), beasiswa prestasi siswa SLTA dari keluarga miskin masuk Perguruan Tinggi, Bantuan Khusus Siswa Miskin BKSM (BKK), dan Bantuan Khusus Siswa Miskin BKSM. <br />Melalui lembaga LSM-NCW saya telah dua kali mengirim surat yaitu surat nomor 01/K/LSM-NCW/XI/2015    dan Nomor 07/K/LSM-NCW/XI/2015 untuk meminta klarifikasi terhadap temuan tersebut, namun sampai saat ini belum ditanggapi sebagaimana mestinya. Terkesan Kadispendik Kab Situbondo memang sengaja menyembunyikan informasi yang mestinya diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu sikap kadispendik yang demikian itu adalah bentuk ketidakpatuhan menjalankan amanat UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai contoh apa dan bagaimana bentuk kegiatan dan realisasi kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah) itu yang anggarannya mencapai Rp. 435.252.000,00? Apakah dinas pendidikan setiap hari berpatroli seperti satpam datang ke sekolah- sekolah? kan gak tahu.! tandas pria 27 tahun tersebut.<br />Selain itu Bantuan Khusus Siswa Miskin BKSM (BKK) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin BKSM yang tota anggarannya mencapai Rp. 1.834.560.000 terkesan seperti program yang tumpang tindih dengan program pemerintah pusat, kita patut curiga jangan-jangan hal tersebut menag sengaja dibuat, untuk disamarkan dengan program itu dengan tujuan tidak benar, karena nyatanya sampai saat ini ada dugaan alokasi dana dari program tersebut juga belum direalisasikan walaupun sangat dibutuhkan oleh para siswa yang berlatarbelakang dari keluarga tidak mampu. Bahkan beberapa kepala sekolah yang berhasil diwawancarai mengatakan program tersebut tidak jelas realisasinya. Tidak kalah herannya ketika saya mengetahui adanya alokasi dana beasiswa prestasi siswa SLTA dari keluarga miskin masuk Perguruan Tinggi. Tidak banyak orang yang tahu program tersebut dan tidak jelas juga siapa penerimanya, padahal anggarannya mencapai Rp. 2.151.409.750,00 Terhendus kabar bahwa beasiswa ini tidak tepat sasaran dan bahkan ada dugaan hanya dinikmati putra putri para pejabat SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo tukas Emil mengakhiri komentarnya.<br />Apapun dalihnya, semestinya Kadispendik dapat memberi akses semudah-mudahnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar mengetahui untuk apa dan bagaimana uang mereka digunakan. Oleh sebab itu jika memang pro terhadap pemberantasan korupsi seorang Kadis kiranya tak perlu diajari bagaimana caranya bertindak yang baik, agar masyarakat percaya bahwa Dinas Pendidikan Kab Situbondo dihuni oleh orang-orang bersih bukan dihuni oleh tikus-tikus berdasi. (bay)<br /></div>

RUP Swakelola Dinas Pendidikan Kab. Situbondo Tahun Ajaran 2015 layak diselidiki!!!

Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab. Situbondo 2015 Surya Indonesia, Situbondo Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sw...

Baca selengkapnya »

Waduh... Beberapa Oknum Guru dipacitan disinyalir Pakai Ijazah ilegal/bodong Satu Ijazah Dibeli dengan harga puluhan Juta rupiah.…

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmTDFArtgKOVvLhH1NWf1JwnmyZuAPaIUVtxk6EaicdhyaJSgva9fCiLb7Q2p1wNdukmnjUtL6bnRuMs2uMYv286MccQX1c5hAovHdMWHYqo6yuiJCsAsqaZiOL3HshU8jw9XXKVz2RxQO/s1600/PUPNS+Bisa+Bongkar+Ijazah+Bodong+PNS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmTDFArtgKOVvLhH1NWf1JwnmyZuAPaIUVtxk6EaicdhyaJSgva9fCiLb7Q2p1wNdukmnjUtL6bnRuMs2uMYv286MccQX1c5hAovHdMWHYqo6yuiJCsAsqaZiOL3HshU8jw9XXKVz2RxQO/s1600/PUPNS+Bisa+Bongkar+Ijazah+Bodong+PNS.jpg" title="Surya Indonesia" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Pacitan</div> <div style="text-align: justify;"> Sejumlah oknum guru di Kabupaten Pacitan disinyalir memakai ijazah bodong, Oknum guru ini diduga menggunakan ijazah bodong tersebut sebagai dasar pengajuan sertifikasi dan hasilnya telah dinikmati. Bahkan, mereka mencantumkan gelar dari kampus tersebut pada laporan bulanan. Bahkan ada juga yang mengunakan ijazah bodong tersebut untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (cpns) dan demi menjadi seorang pendidik/guru.<br />Salah satunya yang sudah pernah diterbitkan dimedia cetak kemaren, tentang ijazah bodong  Kepala Sekolah MIM Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan setelah dikroscek ke website dikjen dikti nama kepala sekolah tersebut tidak muncul/tidak ada. Bahkan terdapat juga beberapa oknum guru masing-masing, mengajar di tingkat SD, sederajat SLTP maupun sampai SMA. Bahkan, dikabarkan dari beberapa narasumber yang namanya tidak mau dikorankan ada banyak sekali pemakai ijazah ilegal/bodong di Kabupaten Pacitan yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, para pengguna ijazah bodong tersebut membeli dengan harga 15juta lebih. </div> <div style="text-align: justify;"> Pihak-pihak Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terkait harus segera mengadakan audit agar dugaan ijazah bodong tersebut bisa segera terbongkar dan pelaku penguna ijazah bodong tersebut segera ditangkap agar bisa merasakan dinginnya berada deruji besi alias penjara.<br />Karena Para Pelaku penguna ijazah bodong tersebut sudah melangar UU No. 20 tahun 2003 pasal 69 ayat1, tentang sistem pendidikan nasional yang dapat dijerat hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda 500jt. dan UU No 12 tahun 2012 pasal 44 ayat 4, tentang pendidikan tinggi. Hukuman penjara 10 tahun atau denda 1 milyar.(yuan)<br /></div>

Waduh... Beberapa Oknum Guru dipacitan disinyalir Pakai Ijazah ilegal/bodong Satu Ijazah Dibeli dengan harga puluhan Juta rupiah.…

Surya Indonesia, Pacitan Sejumlah oknum guru di Kabupaten Pacitan disinyalir memakai ijazah bodong, Oknum guru ini diduga menggunakan...

Baca selengkapnya »

Di Duga Hamili Anak Kandung, Rumah Kadus Di Rusak Warga

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGleS-_pnUQXMrl-YcF7iyh1dJ_S7jqcfuoJH493hCPkluxKAr95g3SLFbqK2JToQI0yLwZa3dl0dEnWe9x4oX0raFmqhZLLPA1aneKeGhNAft-JxtiakRhKx_sqSYxU3ZtqcOdpe8sg5G/s1600/takalar+diduga+hamili.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGleS-_pnUQXMrl-YcF7iyh1dJ_S7jqcfuoJH493hCPkluxKAr95g3SLFbqK2JToQI0yLwZa3dl0dEnWe9x4oX0raFmqhZLLPA1aneKeGhNAft-JxtiakRhKx_sqSYxU3ZtqcOdpe8sg5G/s1600/takalar+diduga+hamili.jpg" title="Surya Indonesia" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Takalar<br /><br />Rumah Kepala Dusun Tonasa II Desa Tonasa, di serbu dan di rusak ratusan warga (26/11/2015), Saat di rusak warga, kepala dusun bersama istri dan anaknya telah kabur terlebih dahulu sebelum warga datang mengamuk dan merusak rumahnya.<br />Selain merusak rumah, warga yang jumlahnya ratusan juga merusak tempat usaha penjualan coto dan salon rambut milik kepala Dusun tersebut.<br />Dari keterangan kepala desa setempat, pengrusakan rumah yang dilakukan warga dusun tonasa dua,  kecamatan sanrobone, kabupaten takalar sulawesi selatan, di picu oleh adanya isu yang berkembang bahwa kepala dusun tonasa dua di duga telah menghamili anak kandungnya sendiri yang baru berumur 18 tahun.<br />Kaca jendela rumah Daeng Sila “Kadus Tonasa II”  hancur berserakan. Saat pengrusakan berlangsung. Warga emosi dan menghancurkan barang-barang sepeeti meja dan kursi.<br />“Ini karena ada isu Daeng Sila menghamili anaknya yang baru berusia 18 tahun. Bagi warga Tonasa II, ini aib karena tega menodai anaknya sendiri,” kata Kepala Desa Tonasa, Bohasan Nombong.<br />Demi kelancaran penyelidikan, pihak kepolisian bersama Kodim 1426 Takalar telah memasangi police line atau garis pembatas rumah milik kepala dusun yang dirusak oleh warga.<br />Di duga, sebelum pengrusakan rumah berlangsung, kepala Dusun Tonasa dua atas nama dg. Ramli telah kabur terlebih dahulu bersama istri dan anaknya yang berinisial dw (18) yang di duga dihamili ayahnya sendiri.<br />Hingga berita ini di turunkan, polsek wilayah mappakasunggu masih menyelidiki motif pengrusakan rumah yang dilakukan oleh warga dan mencari kepala dusun tonasa dua yang sampai kini tidak diketahui keberadaannya. <br />Perkembangan terakhir, pihak keluarga dari Kadus, melaporkan aksi perusakan yang di lakukan oleh warga terhadap rumah Kadus Tonasa II ke pihak Polsek Mapsu.(TIM SULSEL-BAR).<br /></div>

Di Duga Hamili Anak Kandung, Rumah Kadus Di Rusak Warga

Surya Indonesia, Takalar Rumah Kepala Dusun Tonasa II Desa Tonasa, di serbu dan di rusak ratusan warga (26/11/2015), Saat di rusak warga...

Baca selengkapnya »

Ratusan Pendemo Rusak Kantor DPRD Takalar

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxzIFji5kJJJubG6iqMKXLhJcZFTkPtf-c_WY7T9ErXnqcfmY3mJZF1oW1FhpFS8lGP3OR2IgY_HCVXdZBd89wty2ibB2EfjPwdxm-vv0C-eZ-7I45zNHQW1ssuMwVcu5XhgBFDNaVcpPF/s1600/takalar+ratusan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxzIFji5kJJJubG6iqMKXLhJcZFTkPtf-c_WY7T9ErXnqcfmY3mJZF1oW1FhpFS8lGP3OR2IgY_HCVXdZBd89wty2ibB2EfjPwdxm-vv0C-eZ-7I45zNHQW1ssuMwVcu5XhgBFDNaVcpPF/s1600/takalar+ratusan.jpg" title="Surya Indonesia" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kantor DPRD Takalar</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Takalar<br />Ratusan pendemo dari Aliansi Masyarakat Pulau Tanakeke dan Galesong menduduki Kantor DPRD Takalar, Rabu (25/11/2015) siang. Mereka menuntut segera mempercepat proses pergantian antar waktu (PAW) legislator PKPI. Demo berakhir ricuh dan polisi menangkap tiga orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku perusakan ruang rapat paripurna DPRD Takalar.<br />Ratusan pendemo berhasil menerobos masuk hingga ke dalam ruang rapat paripurna DPRD Takalar tanpa perlawanan dari petugas keamanan. Setelah tidak menemukan seorang pun anggota dewan, pendemo mengamuk dan menaiki kursi dan meja rapat sambil berorasi. Pendemo juga merusak sejumlah papan nama anggota dewan.<br />Koordinator lapangan pendemo, Sainuddin Nakku, mengatakan, aksi ini dilakukan lantaran dua bekas politisi PKPI yang telah dipecat masih memanfaatkan fasilitas anggota dewan. Pendemo menuntut DPRD dan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk segera mempercepat pergantian antar waktu (PAW) yakni Sudirman Narang dan Mawar Daeng Sangging karena sekarang mereka tidak lagi memiliki partai.<br />Sebelum menduduki kantor DPRD Takalar, pendemo membakar ban bekas di jalan poros Takalar-Jeneponto dengan menutup setengah badan jalan sehingga memacetkan arus lalu lintas roda empat maupun roda dua.(TIM SULSEL-BAR).<br /><br /></div>

Ratusan Pendemo Rusak Kantor DPRD Takalar

Kantor DPRD Takalar Surya Indonesia, Takalar Ratusan pendemo dari Aliansi Masyarakat Pulau Tanakeke dan Galesong menduduki Kantor DPRD...

Baca selengkapnya »