Kepsek Dan Bendahara Diduga Melanggar Prosedur Penggunaan Dana BOS

Kepsek Dan Bendahara Diduga Melanggar Prosedur Penggunaan Dana BOS

Nganjuk, Surya Indonesia
Penggunaan dana bos di satuan pendidikan harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara tim menejemen bos sekolah , dewan guru dan komite sekolah , hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditanda tangani peserta rapat , supaya penggunaan dana bos lebih akuntabel transparan untuk menjaga penyelewengan dana bos .
Dari hasil penelusuran wartawan SI , kepsek dan bendahara sekolah SDN puhkerep 2 Kec.Rejoso Kab.Nganjuk diduga melakukan pelanggaran mekanis dan prosedur penggunaan dana bos .
Menurut sumber , penggunaan dana bos di SDN puhkerep tidak transparan saat ditanya rincian penggunaan dana bos , P.kepsek ( Imam mukti ) tidak pernah mau menunjukkan , selalu bilang dana bos sudah habis " ucap narasumber yang namanya tidak mau dikorankan
Pada tanggal 30/11/2016 awak media menemui P.kepsek ( P.imam mukti ) . penggunaan dana bos urusan sekolahan yang penting ada rinciannya , masalah komite saya ajak musyawarah " ucap P.kepsek ( P.imam mukti ) .
Dihari yang sama awak media menemui komite sekolah ( P.yatemo ) . selama tahun 2016 saya tidak pernah diajak musyawarah didalam pelaksanaan penggunaan dana bos dan saya tidak pernah dikasih rincian soal penggunaan dana bos , intinya saya jadi komite sekolah hanya dijadikan wayang atau boneka saja , semua soal dana bos saya tidak tahu semua dicover oleh P.kepsek dan bendahara , saya tidak difungsikan sama sekali , tugas dan kewenangan saya jadi komite sekolah sudah dikebiri oleh P.kepsek . " terangnya "
Apa yang dilakukan P.kepsek SDN puhkerep 2 ( P.imam mukti ) diduga sudah melanggar prosedur pelaksanaan penggunaan dana bos , karena dalam penyusunan RAPBS dilakukan sekolah dan komite sekolah dan penggunaan dana bos harus transparan tapi semua itu tidak dilakukan oleh P.kepsek ( imam mukti ) . Kepada pihak terkait untuk memberikan sanksi dan teguran yang keras kepada P.kepsek ( imam mukti ) supaya tidak terjadi penyelewengan dana bos atau korupsi serta pelanggaran Undang - Undang keterbukaan informasi publik . (TRI)