 |
| Aktivis Takalar Tolak Penambahan Dana Pilkada, Dan Sorot Panwas |
Takalar, Surya Indonesia
Jaringan Informasi Rakyat (Jirak) Takalar menggelar Dialog Publik menyoal transparansi anggaran Pilkada Takalar, Rabu (31/8/2016) siang di Warkop CS Takalar.
Dialog menghadirkan pihak KPU, Panwas, DPRD, dan Sekda Takalar.
Peserta dialog yang didominasi aktifis di daerah berjuluk Butta Panrannuangku meminta kepada eksekutif dan legislatif untuk tidak lagi menganggarkan dana tambahan Pilkada.
“Sepuluh milyar itu sudah besar sekali. Itu saja yang adendum,” ujar Bintang Ote’, peserta dialog.
Menurutnya dana sebesar itu diyakininya sudah cukup untuk menyelenggarakan Pilkada. “Itu kan asumsi dari KPU yang mengasumsikan sesuai kondisi pilkada sebelumnya. Dulu tujuh pasangan calon,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, komisioner KPUD Takalar menjelaskan bahwa pihaknya telah memperhitungkan sedetail mungkin. “Kita sudah punya RKA tahapan pelaksanaan Pilkada ini. Semua sesuai kebutuhan,” ujar Muhammad Arfah, Komisioner KPUD Takalar.
Anggota Banggar DPRD Takalar, Makmur Mustakim yang juga narasumber kegiatan ini menyebutkan pihaknya akan menjadikan rekomendasi kegiatan ini sebagai bahan dalam pembahasan anggaran perubahan di DPRD Takalar.
“Kita akan jadikan bahan di pembahasan anggaran di Dewan,”jelas Makmur Mustakim, legislator PPP dua periode di DPRD Takalar.
Selain itu, dalam dialog tersebut salah seorang penanya “Iwan”, yang juga ketua LSM ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi) menyorot Panwas Takalar yang di tuding tidak transfaran dalam perekrutan Panwascam dan PPL, karena dianggap dalam perekrutan sarat dengan kolusi dan nepotisme, “seharusnya pihak Panwas dalam melakukan perekrutan panwascam dan PPL itu tansfaran dalam hal penilaian, itu harus disampaikan ke publik, agar tidak ada tudingan bahwa pihak panwas kongkalikong”.
Dalam Dialog ini juga, beberapa peserta menyoroti lemahnya pengawasan pelanggaran Pilkada yang menjadi tugas pokok Panwaslu Takalar. (TIM SULSEL-BAR)
Posting Komentar
Posting Komentar