Sosialisasi Administrasi Bantuan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2015

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOYdDnnqhrU-H9C9eRXCux7-cIZ1XgP0mZRIiBECdlQ115MCuIGjcr7_uiOFpNl5f0XYgVGfpUN74X3INNr9MQjNklc1iahhTWJ5bwTD3jJ0NkIA7HiUr_MHvGGQ5f4OAVTObVFR818iNB/s1600/ngawi+sosialisasi+admin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="203" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOYdDnnqhrU-H9C9eRXCux7-cIZ1XgP0mZRIiBECdlQ115MCuIGjcr7_uiOFpNl5f0XYgVGfpUN74X3INNr9MQjNklc1iahhTWJ5bwTD3jJ0NkIA7HiUr_MHvGGQ5f4OAVTObVFR818iNB/s320/ngawi+sosialisasi+admin.jpg" title="Surya Indonesia" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sosialisasi Administrasi Bantuan Keuangan di RM. Notosuman, Ngawi (photo: latief)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Untuk peningkatan dan penerapan Administrasi di daerah perdesaan, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui DPPKA Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Ngawi mengadakan Sosialisasi Administrasi Bantuan Keuangan Kabupaten Ngawi  di Rumah Makan Notosuman, Watualang Ngawi, (19/11).<br />Dalam Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Ngawi dan beberapa tamu undangan dari dinas terkait. Sebagai pembicara sosialisasi tersebut, Bambang Supriyadi Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Ngawidan Kepala Seksi Intelejen Kejari Ngawi Iwan Arto Koesomo.<br />Dalam kesempatan tersebut, Kepala DPPKA Kabupaten Ngawi, mengatakan bahwa dengan mendasar Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/ 278/404.012/2015 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Insetif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bunga, Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga, yang mana penerima bantuan keuangan yakni Pemerintah Desa untuk insentif RT dan RW Tahun Anggaran 2015 adalah 213 Desa di wilayah Ngawi yang terdiri dari 5.592 RT dan 1.200 RW<br />Bambang Supriyadi juga mengatakan bahwa tatacara dan penarikan bantuan keuangan untuk insentif RT dan RW dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan cara antara lain: Desa mengajukan Proposal pencairan, kemudian Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati dengan tembusan.<br />Lanjutnya, Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga tahun anggaran 2015 adalah untuk memberikan tanggungjawab dan dorongan kerja bagi Ketua RT dan RW, meningkatkan sumber daya Ketua RT dan RW dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan yang terakhir, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.<br />Hakekat Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilaksanakan merata di seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang ini salah satu agendanya adalah memprioritaskan pembangunan di kawasan perdesaan. Dan untuk mencapainya perlu meningkatkan tugas dan fungsi Ketua RT dan RW yang ada di wilayah Desanya masing-masing.<br /></div>

Sosialisasi Administrasi Bantuan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2015

Sosialisasi Administrasi Bantuan Keuangan di RM. Notosuman, Ngawi (photo: latief) Untuk peningkatan dan penerapan Administrasi di daera...

Baca selengkapnya »

Beri ASI Eksklusif Budayakan Hidup Sehat

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtE-JGTX2trrKfGKowtNvOMul2i6HQosR6cZ1MaiQIt0PQ0606fOecDSGwekm06zD-NivdF0-DY_JeQlKFKUIHwYPvPlz39_TIe_wEIlh-JuvaIgZaeANbyalhKyx5ODZF1sWel2NCslfy/s1600/blitar+beri+asi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtE-JGTX2trrKfGKowtNvOMul2i6HQosR6cZ1MaiQIt0PQ0606fOecDSGwekm06zD-NivdF0-DY_JeQlKFKUIHwYPvPlz39_TIe_wEIlh-JuvaIgZaeANbyalhKyx5ODZF1sWel2NCslfy/s320/blitar+beri+asi.jpg" title="Surya Indonesia" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ibu Heni Nurjanah dan bayinya<br /></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Blitar </div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan kajian di dalam Air Susu Ibu (ASI) terdapat kandungan gizi yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan bayi. ASI membuat pertumbuhan bayi akan lebih baik jika diberikan sejak kelahirannya hingga kurun waktu tertentu. Untuk itu maka Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan bayi perlu mendapat ASI Eksklusif sejak usia 0 sampai 6 bulan. Akan tetapi di Indonesia pemberian ASI Eksklusif belumlah seperti yang diharapkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya jika ibu bayi adalah seorang pekerja yang tidak memiliki cukup waktu untuk menyusui anaknya dan lain-lain. <br />Dalam mendukung pemberian ASI Pemerintah telah membuat peraturan yaitu: UU Kesehatan No. 39/2009 Pasal 128, UU Ketenagakerjaan No. 13/2009 Pasal 83, Peraturan Pemerintah No.33/2012 tentang pemberian ASI Eksklusif dan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan / atau Memerah Air Susu Ibu. Peraturan-peraturan tersebut belum terlaksana secara menyeluruh dan merata, sementara itu di sisi lain promosi ataupun iklan tentang tersedianya susu formula yang bagus-bagus semakin hari kian gencar dilakukan oleh para produsen susu. Di sisi lain kurangnya kegiatan edukatif serta pemahaman terkait pentingnya pemberian ASI juga jadi penyebab.<br />Di Kabupaten Blitar, tepatnya di Kecamatan Gandusari awak media ini mencoba mancari tahu seberapa jauh pengertian ibu-ibu akan guna faedah pemberian ASI kepada sang bayi. Ketika bertuemu dengan ibu muda (18/11) yang baru tiga bulan lalu ia melahirkan saat ditanya ibu itu  mengaku, bahwa setelah melahirkan ia kemudian diberi susu formula oleh bidan yang menangani persalinannya dengan alasan saat itu air susunya belum lancar. “Saya diberi susu formula ukuran 200gr, karena air susu saya belum lancar.” Kata Heni Nurjanah (29) warga Dusun Baos Desa Butun bercerita. “Umumnya disini begitu, setiap habis melahirkan ibu-ibu diberi susu formula dan selanjutnya terserah ibu-ibu yang bersangkutan mau dilanjut atau diberi ASI anaknya,” tambahnya.  <br />Hal ini kemudian kami konfirmasi dengan Kepala Puskesmas setempat melalui ponsel karena kedatangan kami sebelumnya ke kantornya tidak bertemu. Ia menjelaskan bahwa pihak Puskesmas sebenarnya sudah memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat melalui bidan-bidan di wilayah-wilayah dan induk, agar ibu-ibu bila melahirkan menerapkan pemberian ASI Ekslusif pada bayinya yang baru dilahirkan hingga usia 6 bulan. “Tapi saya kan tidak mungkin untuk mengecek semuanya satu persatu-satu pada setiap bayi yang baru dilahirkan.” Kata Dr. Hyndra Satria Cahyono menegaskan. (As)<br /><br /></div>

Beri ASI Eksklusif Budayakan Hidup Sehat

Ibu Heni Nurjanah dan bayinya Surya Indonesia, Blitar Berdasarkan kajian di dalam Air Susu Ibu (ASI) terdapat kandungan gizi yang san...

Baca selengkapnya »

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZdf1KdCf-pzwmU0HDT0ylEL6VIW-zkGOT1yFWnC5BsokMxL2I8jHcYIH_550EUjjliyqMIcp4PBA1CvorBqvDzc57AM59atU3SZ-Yw24SPiJR_PV-khVDt1rff1ol-NEtk-U9VMqP3LGw/s1600/tulungagung+sosialisasi+cukai.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZdf1KdCf-pzwmU0HDT0ylEL6VIW-zkGOT1yFWnC5BsokMxL2I8jHcYIH_550EUjjliyqMIcp4PBA1CvorBqvDzc57AM59atU3SZ-Yw24SPiJR_PV-khVDt1rff1ol-NEtk-U9VMqP3LGw/s1600/tulungagung+sosialisasi+cukai.jpg" title="Surya Indonesia" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pemerintah Kabupaten Tulungagung</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual:</div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Rokok yang tidak dikemas</li> <li>Rokok yang tidak dilekati pita cukai / banderol (rokok polos)</li> <li>Rokok yang dilekati pita cukai / banderol palsu atau bekas atau yang bukan haknya atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> Melanggar UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007<br /> Ancaman pidana penjara dan / atau pidana denda<br /> <br /> Disampaikan oleh:<br /> Bagian Adminstrasi Perekonomian Setda <br /> Kabupaten Tulungagung<br /> Jl. A. Yani Timur nomor 37 Tulungagung</div>

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pemerintah Kabupaten Tulungagung Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual: Rokok yang tidak ...

Baca selengkapnya »

Ngawi, Gelar Pelatihan Inklusif

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPZB6zueX33lSzGRwjxQwmWUH62oK5yA_KQCMvV9HJPk-BO0Oe0gnLX2oJZgiOKqy2zvyyFLQ-L43Uo7_ZXRAdRpZQJNRBvMS18cJbU5hZkSs_9h346MLRvYoPJlFhtIYzJUGZnMZaC5mh/s1600/ngawi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPZB6zueX33lSzGRwjxQwmWUH62oK5yA_KQCMvV9HJPk-BO0Oe0gnLX2oJZgiOKqy2zvyyFLQ-L43Uo7_ZXRAdRpZQJNRBvMS18cJbU5hZkSs_9h346MLRvYoPJlFhtIYzJUGZnMZaC5mh/s320/ngawi.jpg" title="Surya Indonesia" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru se Kabupaten Ngawi</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Ngawi<br /> Bertempat di SDN Karang Tengah 4, Ngawi digelar kembali pelatihan sebagai langkah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk para guru. Pelatihan ini diikuti tidak kurang dari 100 guru pengajar dan ratusan Siswa-siswi, baik dari tingkat SD, SLTP, dan SLTA se Kabupaten Ngawi.<br /> Pelatihan kali ini yang digelar sejak tanggal 6 Oktober sampai 5 Nopember ini bertujuan membantu setiap guru agar mampu melakukan analisis pendanaan dan kebutuhan perencanaan pelatihan untuk guru secara strategis. Pelatihan ini dirasa penting karena akan memuat isu strategis yang dinilai mampu membuat guru berperan lebih maksimal sebagai pendidik.<br /> Isu terpenting dalam pelatihan ini adalah terkait gender, perlindungan anak dan pendidikan Inklusif. "Pelatihan PKB penting untuk mendorong guru menjadi semakin profesional diprofesinya," ujar Yuli Ambarwati, M.Pd., salah satu pelopor kegiatan kepada Surya Indonesia, Kamis (5/11/2015), di SDN Karangtengah 4.<br /> Menurutnya, Agar pelatihan dapat terselenggarakan perlu adanya keseriusan dalam pelaksanaan hasil pelatihannya. "Karena peserta adalah seluruh pengajar. Diharapkan informasi yang didapatkan dalam pelatihan ini diterapkan secara serius dan dapat dijadikan landasan dalam pelasanaan pendidikan di Ngawi" ujarnya.<br /> Namun, lanjut Yuli, jika setiap guru di Ngawi mendapatkan pelatihan PKB yang mengangkat ketiga isu tentang pendidikan Inklusif, pendidikan di Ngawi akan semakin membaik dan bermutu. "Isu tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depan peserta didik. Bisa berdampak sangat positive dan berdampak sebaliknya," Pungkas Yuli. (Nal).</div>

Ngawi, Gelar Pelatihan Inklusif

Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru se Kabupaten Ngawi Surya Indonesia, Ngawi Bertempat di SDN Karang Tengah ...

Baca selengkapnya »

DPRD Gresik Siap Bahas Ranperda Tentang Kenaikan Satpol PP Jadi Eselon II

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD7LJ2Nch6jfFcg1Fyww2vJSMsk83PLy5lApbJE5tyA3WDyfm4iuKd0g02BP8kr-jZ0BpjNWb_iOqcSy5Bl6R8FxA9Yl7aJsWQb9ccyx2itRxjTBRxoGly9u6UOtQe8js5OtTvZFfaBzbj/s1600/grsik32.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD7LJ2Nch6jfFcg1Fyww2vJSMsk83PLy5lApbJE5tyA3WDyfm4iuKd0g02BP8kr-jZ0BpjNWb_iOqcSy5Bl6R8FxA9Yl7aJsWQb9ccyx2itRxjTBRxoGly9u6UOtQe8js5OtTvZFfaBzbj/s320/grsik32.jpg" title="Surya Indonesia" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua DPRD Gresik, Ir H. Abdul Hamid</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Gresik</div> <div style="text-align: justify;">      Tudingan sejumlah kalangan yang menganggap DPRD berkali-kali sengaja memending pembahasan Ranperda, tentang struktur organisasi, yang di dalamnya memuat kenaikan level Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dari level B atau kelas B ke tipe A, atau eselon III ke eselon II, mendapat respon DPRD Gresik.<br />     Ketua DPRD Gresik, Ir H. Abdul Hamid membantah tudingan tersebut. Menurut dia, DPRD tidak pernah menolak membahas Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang diajukan oleh eksekutif atau Pemkab Gresik. Sejauh, Ranperda tersebut memenuhi syarat untuk dibahas. "Tidak, siapa bilang DPRD tidak mau membahas Ranperda yang mengatur tentang kenaikan kelas Satpol PP," katanya. Menurut Hamid, DPRD Gresik tidak pernah membahas Ranperda tentang kenaikan status Satpol dari tipe B ke tipe A. Sebab, eksekutif dalam hal ini tim prolegda (program legislasi daerah) Pemkab Gresik, tidak pernah mengajukannya. "Setahu saya, Ranperda tersebut sudah direncanakan diajukan sejak tahun 2014, lalu. Bahkan, Bupati Gresik periode 2010-2015, Sambari Halim Radianto sudah meng-Acc langsung agar Ranperda tersebut diajukan ke DPRD. Namun, hingga Bupati pensiun tidak ada pengajuan. Karena itu, DPRD tidak ada alasan untuk membahasnya," jelasnya. "Ranperda itu bukan Ranperda inisiatif. Makanya, tidak ada relevansinya DPRD yang ngotot membahas. Seharusnya, tim prolegda eksekutif yang bisa memilah-milah, mana Ranperda yang prioritas dan tidak," sambungnya. Sebetulnya, lanjut Hamid, kalau dilihat dari kondisi riil yang ada di Kabupaten Gresik, Satpol PP sudah waktunya dinaikkan ke eselon II. Sebab, cakupan tanggungjawabnya semakin besar. Sebab, Kabupaten Gresik merupakan kabupaten penyangga Surabaya. Beberapa kabupaten/kota yang notabene kekuatan anggaranya, letak geografisnya dan penduduknya di bawah Kebupaten Gresik, Satpol PPnya sudah eselon II atau tipe A, seperti Kabupaten Lamongan. "Memang kami rasa kalau Satpol PP itu cuma eselon III, kemudian yang ditertibkan produk hukum di SKPD eselon II, kurang logis. Mesti ada beban psikologi," tuturnya.  Karena itu, DPRD Gresik sangat mendukung kalau Satpol PP segera dinaikkan ke eselon II atau type A. Pertimbangannya, agar beban kerja Satpol yang begitu berat menjadi lebih ringan, karena kenaikan tipe tersebut berimbas akan bertambahnya personel di Satpol. Sehingga, penanganan penegakan hukum berupa Perda(peraturan daerah) makin bisa maksimal. "Kalau status Satpol masih tipe B, maka Satpol tidak bisa menambah personel. Sehingga, penegakan Perda dipastikan kurang maksimal, karena keterbatasan personel," jelas politisi senior Golkar asal Sidayu ini.<br />     Abdul Hamid mengakui, DPRD selama ini kerap mendengar kalau Satpol PP kurang bisa maksimal dalam penegakan Perda, karena minimnya personel yang dimilikinya. Makanya, kalau nanti Satpol PP jadi dinaikkan dari tipe B ke tipe A, maka DPRD memiliki harapan besar agar penegakan Perda bisa lebih baik. "Tentunya, besar harapan kami kalau status Satpol sudah dinaikkan, maka penegakkan Perda bisa lebih maksimal," harapnya. Abdul Hamid menyatakan, kalau Satpol PP Gresik sudah dinaikkan tipenya dari B ke A, maka secara otomatis ada penambahan personel seperti Satpol PP tipe A di kabupaten/kota lain. Untuk jumlah personel Satpol PP tipe A, sedikitnya membutuhkan 350 personel. Mereka bertugas di dalam (kantor) untuk administratif dan di luar kantor untuk penegakan Perda. Sementara jumlah personel Satpol PP Gresik saat ini baru kisaran 195 personel. Mereka tidak semuanya PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sebab, masih ada 42 personel Satpol PP dari kalangan THL (tenaga harian lepas) atau pegawai tidak tetap. Untuk petugas Satpol PP dari THL, mereka tidak bisa lakukan eksekusi saat penegakan Perda. Mereka hanya bisa lakukan tugas pembantuan petugas Satpol PP dari PNS yang sedang lakukan penegakan Perda. Karena itu, Satpol PP, kata Hamid, saat menurunkan petugas untuk lakukan penegakan Perda, personelnya harus campuran. Artinya, sebagian petugas dari PNS dan sebagian dari THL. Padahal, THL Satpol PP tidak bisa sebagai eksekutor penegakan Perda, karena yang bisa hanya PNS. Itu merujuk peraturan perundang-undangan. Di Permendagri Nomor 40 tahun 2011, tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satpol PP misalnya, pada bagian kedua pasal 3 soal tugas dan fungsi Satpol PP, bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, menyelenggarakan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Di Permendagri tersebut, tambah Hamid, disebutkan, bahwa yang bisa lakukan eksekutor dalam penegakan Perda adalah, Satpol PP PNS. Karena itu, jangan sampai Satpol PP menerjukan personelnya dari kalangan THL untuk eksekusi pelanggaran Perda. "Sebab, langkah tersebut melanggar aturan," pungkas Hamid. (adv/sp)<br /><br /></div>

DPRD Gresik Siap Bahas Ranperda Tentang Kenaikan Satpol PP Jadi Eselon II

Ketua DPRD Gresik, Ir H. Abdul Hamid Surya Indonesia, Gresik      Tudingan sejumlah kalangan yang menganggap DPRD berkali-kali senga...

Baca selengkapnya »

Wayang Mengandung Ajaran Mulia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOhLnsVLfH6UFJZwMICnJ0S8L0rizNMvjt86VGnJG1nF4HQw8fKqnT5WuPo3gbcCKrJNcdP35V6HlLG8p4ds8krgoalre5uA-VUfPd2c8tTQCnCUmmQkuq5MYerdjAAtddIU9C0vUBi3fs/s1600/wayang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Surya Indonesia" border="0" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOhLnsVLfH6UFJZwMICnJ0S8L0rizNMvjt86VGnJG1nF4HQw8fKqnT5WuPo3gbcCKrJNcdP35V6HlLG8p4ds8krgoalre5uA-VUfPd2c8tTQCnCUmmQkuq5MYerdjAAtddIU9C0vUBi3fs/s320/wayang.jpg" title="Surya Indonesia" width="320" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Surya Indonesia, Ngawi.<br /> Cawabup Ngawi 2015, Ony Anwar Harsono,  ST, mengatakan, ‘Sedekah Desa’ merupakan rasa syukur masyarakat desa kepada Allah SWT atas limpahan rejeki yang cukup dan barokah selama setahun ini.<br /> Rangkaian kegiatan ‘Sedekah Desa’ antara lain, pengajian, jalan sehat, reog ponorogo, musik dangdut, dan wayangan. “Wayang yang merupakan kesenian khas Indonesia ini Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak peminatnya, tidak hanya orang tua, tapi juga generasi muda. Artinya wayang tidak akan musnah, dan tetap jaya dari masa ke masa. Wayang harus dipertahankan karena merupakan budaya  khas Jawa, milik bangsa kita dan di negara lain tidak ada. Daripada diklaim negara lain, maka harus dihidupkan karena wayang mengandung ajaran yang mulia,” pesannya.<br /> Menurut Mas Ony, profesi dalang sama seperti profesi guru, / ustadz. Dalang artinya mudal pinulang,  mengajarkan dan memberi petunjuk / arah yang benar atau salah.<br /> Dalam kesempatan itu, Kades Babadan, Sunaryo dan ratusan masyarakat desa, tua / muda maupun anak-anak menyaksikan Mas Ony menyerahkan gunungan kepada Kepala Desa selanjutnya diserahkan kepada Dalang Ki Anom Antono (Jombang) sebagai tanda dimulainya pagelaran wayang kulit dengan dimainkan oleh 3 dalang sekaligus (Adv/Nal).</div>

Wayang Mengandung Ajaran Mulia

Surya Indonesia, Ngawi. Cawabup Ngawi 2015, Ony Anwar Harsono,  ST, mengatakan, ‘Sedekah Desa’ merupakan rasa syukur masyarakat desa ...

Baca selengkapnya »