 |
| Kantor Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintahan Desa Kab. Jombang |
Surya Indonesia, Jombang
Pada saat penemuan wartawan di lapangan terkait penyimpangan pekerjaan yang di kerjakan oleh seorang PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) Hapid di berbagai wilayah yang berperan di belakang layar misalnya terkait jembatan hotmix + paping dan pada saat di konfirmasi di kantin ia mengatakan dan pengelakan "Saya tidak mengerjakan cuma saya mengantarkan dan membelanjakan juga juga mengarahkan, kalau saya mengerjakan tolong tunjukan kuwitansinya perlu di ketahui mas, kalau beras saja saya tidak beli apalagi gula sangat lebih - lebih di rumah saya".
"Silahkan Anda muat biar saya tenar seperti artis, dan perlu di ketahui kalau tidak benar pemberitaanya akan saya tuntut secara hukum dunia" dengan nada tinggi. Menurut Kepala Desa di berbagai wilayah pekerjaan yang di kerjakan Hapid terkait dana DD awalnya di terima 40% bantuan ke dua 40% jadi 80% yang di kantongi oleh Hapid setelah tinggal 20% pekerjaan di tinggalkan jadi jatuh ketimpa tangga pada Kepala Desa penerima bantuan DD, kenapa tidak Kepala Desa sehingga menuruti kata - kata seorang PNS BPMPD Hapid karena di saat mau menerima bantuan sudah di intimidasi terlebih dahulu yang pada akhirnya tidak bertanggung jawab menurut sumber yang enggan di korankan namanya.
Terpisah : Saat wartawan konfirmasi Kepala Dinas BPMPD Darmaji mengatakan terkait Hapid itu sudah selesai tugasnya tahun 2015 sebagai tim verifikator itu cuma sementara menggantikan saya, iya besok akan saya panggil yang bersangkutan dan saya terima kasih pada wartawan sebagai kontrol sosial.
Tanggapan lain datang dari tokoh masyarakat Barnabas sekaligus LSM Berimbang mengatakan. Kalau dana bantuan DD maupun ADD yang mestinya di awasi agar pekerjaan lebih baik sebagai tim verifikator bukan malah mencari keuntungan di balik layar apalagi mengantongi dana tersebut dan menakut - nakuti Kepala Desa penerima bantuan serta mencari ke untungan juga meninggalkan perkerjaan yang belum di selesaikan jelas - jelas pelanggaran dan menyalahi aturan maupun kedisiplinan harapan kami Dinas maupun pihak - pihak terkait cepat mengambil langkah yang pasti demi terciptanya pemerintah terbebas dari korupsi.
Bersambung . . . - B.N -
Pada saat penemuan wartawan di lapangan terkait penyimpangan pekerjaan yang di kerjakan oleh seorang PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) Hapid di berbagai wilayah yang berperan di belakang layar misalnya terkait jembatan hotmix + paping dan pada saat di konfirmasi di kantin ia mengatakan dan pengelakan "Saya tidak mengerjakan cuma saya mengantarkan dan membelanjakan juga juga mengarahkan, kalau saya mengerjakan tolong tunjukan kuwitansinya perlu di ketahui mas, kalau beras saja saya tidak beli apalagi gula sangat lebih - lebih di rumah saya".
"Silahkan Anda muat biar saya tenar seperti artis, dan perlu di ketahui kalau tidak benar pemberitaanya akan saya tuntut secara hukum dunia" dengan nada tinggi. Menurut Kepala Desa di berbagai wilayah pekerjaan yang di kerjakan Hapid terkait dana DD awalnya di terima 40% bantuan ke dua 40% jadi 80% yang di kantongi oleh Hapid setelah tinggal 20% pekerjaan di tinggalkan jadi jatuh ketimpa tangga pada Kepala Desa penerima bantuan DD, kenapa tidak Kepala Desa sehingga menuruti kata - kata seorang PNS BPMPD Hapid karena di saat mau menerima bantuan sudah di intimidasi terlebih dahulu yang pada akhirnya tidak bertanggung jawab menurut sumber yang enggan di korankan namanya.
Terpisah : Saat wartawan konfirmasi Kepala Dinas BPMPD Darmaji mengatakan terkait Hapid itu sudah selesai tugasnya tahun 2015 sebagai tim verifikator itu cuma sementara menggantikan saya, iya besok akan saya panggil yang bersangkutan dan saya terima kasih pada wartawan sebagai kontrol sosial.
Tanggapan lain datang dari tokoh masyarakat Barnabas sekaligus LSM Berimbang mengatakan. Kalau dana bantuan DD maupun ADD yang mestinya di awasi agar pekerjaan lebih baik sebagai tim verifikator bukan malah mencari keuntungan di balik layar apalagi mengantongi dana tersebut dan menakut - nakuti Kepala Desa penerima bantuan serta mencari ke untungan juga meninggalkan perkerjaan yang belum di selesaikan jelas - jelas pelanggaran dan menyalahi aturan maupun kedisiplinan harapan kami Dinas maupun pihak - pihak terkait cepat mengambil langkah yang pasti demi terciptanya pemerintah terbebas dari korupsi.
Bersambung . . . - B.N -
Posting Komentar
Posting Komentar